Ringkasan: Operasi Zebra Jaya 2026 berlaku 16–29 November di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polisi memprioritaskan 13 pelanggaran, dari melawan arus sampai knalpot brong. Penindakan utama memakai kamera ETLE statis dan mobile, bukan hanya razia di tempat. Sebagian besar sasaran bisa dihindari dengan satu pemeriksaan kendaraan sebelum berangkat.
Operasi Zebra Jaya 2026 berlaku 16–29 November 2026. Polda Metro Jaya menetapkan 13 jenis pelanggaran sebagai sasaran prioritas. Artikel ini merangkum daftarnya, ancaman sanksi menurut UU LLAJ, dan cara menghindari tiap pelanggaran.
Angka denda di bawah adalah ancaman maksimum menurut undang-undang. Itu bukan jumlah pasti yang harus dibayar pelanggar.
Apa itu Operasi Zebra Jaya 2026?

Operasi Zebra Jaya 2026 adalah operasi lalu lintas selama 14 hari, 16–29 November 2026, yang digelar Ditlantas Polda Metro Jaya. Operasi ini bagian dari Operasi Zebra serentak oleh seluruh jajaran Polri. Pendekatannya edukatif, persuasif, dan humanis, dengan ETLE sebagai alat penindakan utama.
Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Adex Yudiswan memimpin apel pembukaan pada Senin, 16 November 2026. Menurut Okezone, sebanyak 2.939 personel gabungan dikerahkan. Mereka berasal dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.
Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin menyebut Operasi Zebra juga menjadi langkah awal persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru, menurut Radar Bogor.
Jadwal, wilayah, dan cara penindakan

| Aspek | Keterangan |
| Periode | 16–29 November 2026 (14 hari) |
| Penyelenggara | Ditlantas Polda Metro Jaya, bagian dari Operasi Zebra serentak Polri |
| Personel | 2.939 personel gabungan Polri, TNI, Dishub, dan Satpol PP |
| Wilayah | Seluruh ruas jalan umum dan jalan tol di wilayah hukum Polda Metro Jaya |
| Penindakan utama | ETLE statis dan ETLE mobile |
| Penindakan lain | Teguran simpatik |
| Laporan pungli | Call center 110 atau Propam |
Sumber tabel: Antara dan Okezone.
Wakapolda menegaskan sasaran operasi ini bukan angka tilang. Dalam kutipan Antara, ia berkata, “Yang kami kejar bukan jumlah tilang, tetapi kepatuhan masyarakat.”
Alasannya tercatat di data kecelakaan. Hingga Oktober 2026, polisi mencatat lebih dari 15.000 kasus kecelakaan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Korban meninggal mencapai 675 orang.
13 pelanggaran incaran Operasi Zebra Jaya 2026 dan ancaman sanksinya
Daftar 13 sasaran ini berasal dari Polda Metro Jaya, seperti dilaporkan Antara dan Okezone. Kolom dasar hukum dan sanksi merujuk UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) lewat pemberitaan detikOto dan kajian Pusat Penelitian DPR.
| # | Pelanggaran | Dasar hukum | Ancaman maksimum |
| 1 | Melawan arus | Pasal 287 ayat (1) jo. Pasal 106 ayat (4) | Kurungan 2 bulan atau denda Rp500 ribu |
| 2 | Menerobos lampu merah | Pasal 287 | Kurungan 2 bulan atau denda Rp500 ribu |
| 3 | Bonceng motor lebih dari satu orang | Pasal 292 jo. Pasal 106 ayat (9) | Kurungan 1 bulan atau denda Rp250 ribu |
| 4 | Memakai ponsel saat berkendara | Pasal 283 | Kurungan 3 bulan atau denda Rp750 ribu |
| 5 | Tidak memakai helm SNI | Pasal 291 jo. Pasal 106 ayat (8) | Kurungan 1 bulan atau denda Rp250 ribu |
| 6 | Tidak memakai sabuk keselamatan | Pasal 289 jo. Pasal 106 ayat (6) | Kurungan 1 bulan atau denda Rp250 ribu |
| 7 | Melebihi batas kecepatan | Pasal 287 ayat (5) | Kurungan 2 bulan atau denda Rp500 ribu |
| 8 | Menerobos jalur busway | Tidak dirinci di sumber rujukan | Tidak dirinci di sumber rujukan |
| 9 | Pelat nomor tidak sesuai ketentuan | Pasal 280 | Kurungan 2 bulan atau denda Rp500 ribu |
| 10 | Melanggar marka dan rambu | Pasal 287 ayat (1) | Kurungan 2 bulan atau denda Rp500 ribu |
| 11 | Parkir sembarangan, termasuk di trotoar | Tidak dirinci di sumber rujukan | Tidak dirinci di sumber rujukan |
| 12 | Knalpot brong | Pasal 285 ayat (1) | Kurungan 1 bulan atau denda Rp250 ribu |
| 13 | Kendaraan tidak sesuai spesifikasi | Pasal 285 | Motor: kurungan 1 bulan atau denda Rp250 ribu. Mobil (ayat 2): kurungan hingga 2 bulan |
UU LLAJ tercatat pernah diubah, termasuk lewat regulasi Cipta Kerja, menurut database peraturan BPK. Untuk keputusan hukum, cek teks terbaru di sana.
Penjelasan tiap sasaran dan cara menghindarinya

1. Melawan arus
Melawan arus ada di urutan pertama daftar Polda Metro Jaya. Pelanggar dijerat Pasal 287 ayat (1) karena melanggar Pasal 106 ayat (4), menurut detikOto. Ancamannya kurungan hingga dua bulan atau denda hingga Rp500 ribu.
Pelanggaran ini ramai di hari-hari awal operasi. Pada hari ketiga Zebra Jaya 2025, Satlantas Polres Jakarta Selatan menindak 497 pelanggar. Lawan arah dan tanpa helm paling banyak, menurut Metro TV.
Jangan ambil jalan pintas saat macet. Putar balik hanya di bukaan yang diizinkan.
2. Menerobos lampu merah
Polisi juga mengincar pengendara yang menerobos lampu pengatur lalu lintas. Kajian Pusat Penelitian DPR menempatkannya di bawah Pasal 287. Ancamannya kurungan hingga dua bulan atau denda hingga Rp500 ribu.
Kajian yang sama mencatat bahwa sanksi dalam ETLE sama dengan sanksi di UU LLAJ. Kamera dan petugas memakai dasar hukum yang sama.
Mulailah mengurangi kecepatan saat lampu berubah kuning, bukan saat sudah merah.
3. Bonceng motor lebih dari satu orang
Motor tanpa kereta samping tidak boleh membawa lebih dari satu penumpang. Larangan ini ada di Pasal 106 ayat (9). Sanksinya diatur Pasal 292: kurungan hingga satu bulan atau denda hingga Rp250 ribu, menurut CNN Indonesia.
Aturan ini berlaku walau jarak dekat. Gunakan kendaraan lain bila perlu membawa lebih dari satu penumpang.
4. Memakai ponsel saat berkendara
Berkendara sambil memakai ponsel masuk Pasal 283. Ancamannya kurungan hingga tiga bulan atau denda hingga Rp750 ribu, menurut detikOto. Itu ancaman denda tertinggi di antara sasaran yang dasar hukumnya bisa dirujuk.
Atur rute, musik, dan pesan sebelum berangkat. Bila harus menjawab panggilan, menepi dulu di tempat yang aman dan diizinkan.
5. Tidak memakai helm SNI
Pengendara dan penumpang motor wajib memakai helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia. Kewajiban ini ada di Pasal 106 ayat (8), menurut Antara.
Pasal 291 ayat (1) mengancam pengemudi tanpa helm dengan kurungan hingga satu bulan atau denda hingga Rp250 ribu. Ayat (2) berlaku bagi pengemudi yang membiarkan penumpangnya tanpa helm, dengan ancaman yang sama.
Periksa tanda SNI pada helm. Pastikan tali pengikat terkunci, juga untuk penumpang.
6. Tidak memakai sabuk keselamatan
Daftar 2026 menyebut sabuk keselamatan bagi pengemudi mobil. Pengemudi dan penumpang di sebelahnya wajib memakainya. Ancamannya kurungan hingga satu bulan atau denda hingga Rp250 ribu, menurut detikOto.
Kenakan sabuk sebelum mobil berjalan. Tarik sabuk pelan-pelan, lalu pastikan tidak macet dan kuncinya mengait. Sabuk yang macet termasuk hal yang layak dibawa ke bengkel.
7. Melebihi batas kecepatan
Pelanggaran batas kecepatan, baik tertinggi maupun terendah, diatur Pasal 287 ayat (5). Ancamannya kurungan hingga dua bulan atau denda hingga Rp500 ribu, menurut detikOto.
Operasi ini mencakup jalan tol di wilayah Polda Metro Jaya. Wakapolda juga mengimbau pengendara menjaga jarak aman dan tidak memaksakan diri saat mengantuk.
Mobil mogok di jalan tol ikut menambah risiko. Baca tips mencegah mogok di tol sebelum perjalanan jauh.
8. Menerobos jalur busway
Menerobos jalur busway atau jalur Transjakarta masuk daftar sasaran. Sumber yang dirujuk artikel ini tidak menyebut pasal khusus untuk pelanggaran tersebut. Karena itu, besaran dendanya tidak dicantumkan di sini.
Pasal yang tertera pada notifikasi ETLE atau surat tilang adalah rujukan yang benar. Jika ragu, ikuti marka di jalan, bukan hanya petunjuk aplikasi peta.
9. Pelat nomor tidak sesuai ketentuan
Pemakaian pelat nomor yang tidak sesuai ketentuan dijerat Pasal 280. Ancamannya kurungan hingga dua bulan atau denda hingga Rp500 ribu, menurut detikOto.
Sasaran ini punya latar jelas. Pada 17 November 2025, pelat nomor ditutup menjadi pelanggaran terbanyak di Jakarta Barat. Rata-rata pelaku menutupnya untuk menghindari ETLE, menurut Republika.
Polisi sudah menyiapkan jawabannya. ETLE statis hanya merekam sisi depan, sedangkan ETLE mobile bisa merekam depan dan belakang, menurut Bisnis.com. Pasang pelat depan dan belakang. Jangan ditutup, dilipat, atau dicopot.
10. Melanggar marka jalan dan rambu lalu lintas
Pelanggaran marka dan rambu juga diatur Pasal 287 ayat (1). Ancamannya kurungan hingga dua bulan atau denda hingga Rp500 ribu, menurut kajian Pusat Penelitian DPR.
Kategori ini luas. Berhenti sebelum garis henti, ikuti rambu larangan, dan jangan memotong marka menerus.
11. Parkir sembarangan, termasuk di trotoar
Daftar Polda Metro Jaya menyebut parkir sembarangan secara tegas, termasuk di atas trotoar. Sumber yang dirujuk artikel ini tidak memuat pasal atau denda khusus untuk sasaran ini, sehingga angkanya tidak ditulis.
Trotoar adalah ruang pejalan kaki. Wakapolda meminta pengguna jalan mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Cari lahan parkir resmi, meski harus berjalan lebih jauh.
12. Knalpot brong
Knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis dijerat Pasal 285 ayat (1). Ancamannya kurungan hingga satu bulan atau denda hingga Rp250 ribu, menurut detikOto.
Gunakan knalpot standar pabrikan. Jika sudah mengganti knalpot, pastikan pemasangannya masih memenuhi persyaratan teknis kendaraan.
13. Kendaraan tidak sesuai spesifikasi standar
Antara tidak merinci apa yang dimaksud “tidak sesuai spesifikasi standar”. Uraian ini memakai Pasal 285 sebagai rujukan terdekat. Pasal itu mengatur persyaratan teknis kendaraan.
Untuk mobil, GridOto menyebut Pasal 285 ayat (2) mencakup antara lain spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, dan lampu rem. Daftarnya juga memuat kaca depan, bumper, dan penghapus kaca. Ancamannya kurungan hingga dua bulan.
Kaca depan yang retak layak dicek lebih awal. Pelajari risiko kaca mobil retak sebelum memutuskan memperbaikinya.
Di luar 13 sasaran: SIM dan STNK tetap wajib

SIM dan STNK tidak tercantum dalam 13 sasaran prioritas. Kewajibannya tetap berlaku. Mengemudi tanpa SIM diancam kurungan hingga empat bulan atau denda hingga Rp1 juta, menurut detikOto.
Tidak membawa STNK diancam kurungan hingga dua bulan atau denda hingga Rp500 ribu (Pasal 288 ayat 1), menurut detikOto.
Apa bedanya dengan Operasi Zebra Jaya 2025?
| Aspek | Zebra Jaya 2025 | Zebra Jaya 2026 |
| Periode | 17–30 November | 16–29 November |
| Durasi | 14 hari | 14 hari |
| Jumlah sasaran | 11 jenis | 13 jenis |
| Personel | 2.939 | 2.939 |
| Pola penindakan | Tanpa titik razia stasioner, ETLE mobile dimasifkan | ETLE statis dan mobile, ditambah teguran simpatik |
| Hasil | 220.427 pelanggaran | Belum tersedia di sumber yang dirujuk |
Sumber 2025: JawaPos, Metro TV, dan detikNews.
Hasil 2025 memberi gambaran skala. Ditlantas Polda Metro Jaya mencatat 220.427 pelanggaran selama operasi, menurut Medcom. Pelanggaran terekam ETLE mencapai 41.051 kejadian, naik 16 persen dari 2024, menurut Katadata.
Kecelakaan selama operasi 2025 tercatat 3.288 kejadian, turun 1,44 persen dari 2024, menurut Medcom.
Pada 2025, tilang manual berlaku untuk pelanggaran yang membahayakan nyawa pengguna jalan, menurut detikOto. Untuk 2026, sumber yang dirujuk hanya menyebut ETLE dan teguran simpatik.
Checklist kendaraan 10 menit sebelum berangkat
Sasaran terbanyak bisa dicegah lewat pemeriksaan singkat. Berikut urutannya:
- Pelat nomor: pastikan terpasang depan dan belakang, bersih, dan terbaca.
- Dokumen: bawa SIM dan STNK.
- Helm dan sabuk: periksa helm SNI untuk pengendara dan penumpang. Pada mobil, periksa sabuk tidak macet.
- Lampu dan klakson: nyalakan lampu utama, lampu rem, dan lampu sein. Bunyikan klakson.
- Kaca dan wiper: periksa retak pada kaca depan dan fungsi penghapus kaca.
- Rem: rem yang pakem menentukan jarak aman. Panduan servis rem tiap 10.000 km bisa jadi acuan jadwal.
- Ban: cek tekanan ban yang tepat sebelum berangkat.
- Knalpot dan spion: pastikan knalpot standar dan spion lengkap.
- Ponsel: atur navigasi dan pesan sebelum mesin menyala.
Catatan penting soal cakupan dan akurasi
Daftar 13 sasaran di atas milik Polda Metro Jaya. Operasi Zebra berlangsung serentak di berbagai daerah dengan nama berbeda. Contohnya Zebra Tinombala di Sulawesi Tengah dan Zebra Lancang Kuning di Riau, menurut Antara. Polres Bogor merilis daftar sasarannya sendiri, menurut Radar Bogor. Jika Anda berkendara di luar Jakarta, cek pengumuman polda setempat.
Angka denda dalam artikel ini dikutip dari pemberitaan dan kajian DPR. Itu ancaman maksimum, bukan nominal pasti. Jadwal dan kebijakan penindakan dapat berubah selama operasi berjalan.
FAQ: Operasi Zebra Jaya 2026
Kapan Operasi Zebra Jaya 2026 berlaku?
Operasi berlangsung 16–29 November 2026, selama 14 hari. Penyelenggaranya Ditlantas Polda Metro Jaya. Operasi mencakup jalan umum dan jalan tol di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Apa saja 13 pelanggaran yang diincar?
Melawan arus, menerobos lampu merah, bonceng motor lebih dari satu orang, memakai ponsel saat berkendara, tanpa helm SNI, dan tanpa sabuk keselamatan. Lalu melebihi batas kecepatan, menerobos busway, pelat nomor tidak sesuai, melanggar marka dan rambu, parkir sembarangan, knalpot brong, dan kendaraan tidak sesuai spesifikasi.
Apakah penindakan dilakukan lewat razia dengan tilang manual?
Menurut Wakapolda, penindakan utama memakai ETLE statis dan mobile. Kegiatan lain dilakukan lewat teguran simpatik. Sumber yang dirujuk tidak menyebut tilang manual untuk 2026.
Berapa denda tidak memakai helm SNI?
Ancaman maksimumnya kurungan satu bulan atau denda Rp250 ribu menurut Pasal 291 UU LLAJ. Aturan ini berlaku bagi pengemudi dan penumpang motor. Pengemudi yang membiarkan penumpangnya tanpa helm juga terkena ancaman yang sama.
Apakah daftar 13 sasaran berlaku di luar Jakarta?
Tidak otomatis. Operasi Zebra berlangsung serentak dengan nama dan daftar sasaran yang bisa berbeda per daerah. Daftar di artikel ini milik Polda Metro Jaya.
Ke mana melapor jika ada pungli oleh petugas?
Wakapolda meminta masyarakat melapor lewat call center 110 atau langsung ke Propam. Petugas operasi diminta bekerja profesional dan menghindari pungli.
Sumber rujukan
- Antara: Polda Metro Jaya sasar 13 pelanggaran dalam Operasi Zebra Jaya 2026
- Okezone: 13 Pelanggaran yang Jadi Sasaran Prioritas Operasi Zebra Jaya 2026
- Okezone: Operasi Zebra Jaya 2026 Digelar 14 Hari, 2.939 Personel Gabungan Dikerahkan
- Database Peraturan BPK: UU No. 22 Tahun 2009
- Pusat Penelitian DPR: Info Singkat tentang ETLE
